Indonesia dan Papua Nugini bicarakan perdagangan, ekstradisi dan Papua Barat
Diperbaharui 14 June 2013, 11:50 AEST
O'Neill mengatakan, kunjungan ini menandakan hubungan bilateral yang semakin erat antara kedua negara bertetangga.
Ia mengatakan perdagangan akan menjadi fokus utama dengan suatu persetujuan kemitraan komprehensif mengenai hubungan ekonomi.
"Kami ingin mendorong kesempatan perdagangan dan investasi yang lebih besar antara kedua negara," katanya.
"Kami ingin mengembangkan kesempatan ekonomi di sepanjang daerah perbatasan dan memperkuat penanganan masalah-masalah perbatasan antara kedua negara."
Yang menjadi masalah perbatasan adalah warga Papua Barat yang mengungsi ke PNG dan laporan-laporan tentang pelanggaran HAM terhadap para aktivis pro-kemerdekaan Papua Barat.
O'Neill mengatakan, kebijakan PNG adalah bahwa Papua Barat sebagai bagian integral dari Indonesia, tapi ia ingin membahas masalah-masalah perbatasan.
"Kami berbesar hati oleh undangan dari pemerintah Indonesia, melalui Presiden, yang untuk pertama-kalinya dalam sejarah meminta Papua Nugini membantu menyelesaikan masalah-masalah di Papua Barat," katanya.
"Kami menerima undangan itu dan kami akan membahas secara positif masalah-masalah tersebut dengan Presiden dan para pejabat pemerintah Indonesia."
O'Neill mengatakan, kabinet PNG telah menyetujui sebuah perjanjian ekstradisi dengan Indonesia yang akan dibahas dalam kunjungan itu.
Pembahasan mengenai persetujuan ekstradisi itu menyusul kasus Joko Chandra yang lari ke PNG dan menjadi warganegara PNG.
O'Neill mengatakan dirinya dan Presiden SBY belum membahas kasus ini.
"Keputusan komisi tingkat menteri sudah final - Joko tetap sebagai warganegara Papua Nugini sampai pengadilan memutuskan apakah kewarganegaraannya sah atau tidak," katanya.
Peter O'Neill mengatakan para menteri siap menandatangani persetujuan dan lebih dari 100 pengusaha juga akan ikut dalam delegasi itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar