Hillary Clinton (AFP) Hawaii - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Hillary Clinton angkat suara mengenai konflik di Papua. Mantan ibu negara AS itu menyampaikan kekhawatiran akan kondisi HAM di Papua. Hillary pun menyerukan adanya dialog untuk memenuhi aspirasi rakyat di wilayah konflik tersebut.

Dikatakan Hillary seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (11/11/2011), pemerintah AS telah menyampaikan secara langsung kekhawatiran AS atas kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. 

"Perlu adanya dialog dan reformasi politik berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan legal rakyat Papua, dan kami akan mengangkat kembali isu itu secara langsung dan mendorong pendekatan seperti itu," kata istri mantan Presiden AS Bill Clinton itu.

Hal itu disampaikan Hillary menanggapi pertanyaaan mahasiswa usai berpidato di East-West Center di Hawaii, AS.

Dalam pidatonya tersebut, Hillary menyebut Indonesia dan India sebagai "dua kekuatan demokrasi paling dinamis dan signifikan di dunia."

Pekan depan Hillary akan pergi ke Bali bersama Presiden AS Barack Obama untuk mengikuti KTT Asia Timur.

Presiden: Pemerintah Buka Dialog dengan PAPUA

News Indonesia 9/11-2011 - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah selalu siap berdialog terbuka dengan seluruh komponen masyarakat Papua dalam kerangka mendorong penyelesaian permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan di kedua provinsi di ujung timur Indonesia tersebut.

"Dialog antara pemerintah pusat dan saudara kita di Papua itu terbuka. Kita mesti berdialog, dialog terbuka untuk cari solusi dan opsi mencari langkah paling baik selesaikan masalah papua," kata Presiden saat membuka rapat kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.

Presiden mengatakan,"Saya dorong dialog ini, namun dalam kerangka dasar tiga pilar."

Pilar pertama, kata Presiden, adalah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pilar yang kedua adalah pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat serta pilar ketiga adalah pelaksanaan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat sebagai prioritas nasional.

"Oleh karena itu, saya meminta para menko dan menteri terkait dan kepala UP4B agar terus lakukan konsultasi dan komunikasi dengan Pemda Papua dan masyarakat jika diperlukan datanglah ke Papua, pahami hakekatnya, lihat situasi riil dan bagaimana solusinya," tegas Presiden.

Ia mengatakan,"beda dapat laporan di Jakarta dengan datang ke Papua. Dalam kaitan ini ratas ini mencakup apa saja yang telah saudara lakukan untuk pastikan semua agenda dan program berjalan, memastikan masalah polhukam, ekonomi dan kesra ditangani dengan baik".

Rapat yang berlangsung mulai pukul 16.00 WIB tersebut dihadiri oleh Wapres Boediono, seluruh menteri koordinator, sejumlah menteri terkait, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo , Jaksa Agung Basrief Arief , Kepala BIN Marciano Norman Sasono dan Kepala UP4B Bambang Darmono.