KEAMANAN

TNI Akan Tempatkan Infanteri di Papua

Selasa, 23 Maret 2010 | 03:12 WIB

Jakarta, Kompas - Tentara Nasional Indonesia tengah mengkaji penempatan satu divisi pasukan infanteri di Papua. Kajian ini berjalan sejalan dengan kajian pembentukan komando daerah militer di Provinsi Papua Barat.

”Kita jangan selalu mengatakan Papua itu daerah konflik sehingga ketika ada deploy pasukan, masyarakat setempat langsung menghubungkan dengan kesan rawan itu,” kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen, Senin (22/3), saat memperkenalkan para kepala dinas penerangan (kadispen) dari TNI Angkatan Darat Brigjen Soewarno Widjonarko, TNI Angkatan Laut Kolonel Laut (P) Herry Setianegara, dan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro.

”Rencana paling dekat adalah penambahan satu divisi infanteri di sana,” katanya. Sagom mengatakan, sambil mempertimbangkan pembentukan komando daerah militer (kodam) baru di Papua, akan dikaji pengadaan gelar kekuatan terpusat. Menurut dia, karena sifatnya infanteri, penambahan kekuatan itu merupakan bagian dari kekuatan terpusat, bukan kewilayahan.

Brigjen TNI Soewarno Widjonarko selaku Kadispen TNI AD mengatakan, kajian ini berjalan beriringan dengan rencana pembentukan kodam. Menurut dia, realisasi dari salah satunya tidak akan menutup kemungkinan realisasi yang lain. ”Yang mana duluan saja, tapi semuanya masih dalam kajian dalam waktu dekat ini,” kata Soewarno Widjonarko.

Ia mengakui, TNI AD masih melihat Papua sebagai wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus. Kalaupun terlaksana, penempatan pasukan baru itu akan dilakukan di Sorong, Papua Barat. Rencananya, besarnya satu divisi terdiri dari tiga brigade. Namun, menurut Sagom, kajian ini masih memiliki banyak pertimbangan, di antaranya sektor kemampuan keuangan negara.

Sagom menekankan agar istilah-istilah untuk beberapa wilayah, seperti ”rawan konflik” dan ”rawan ancaman”, jangan menjadi stigma. 

SOLPAP: TAK ADA PELECEHAN DALAM KARIKATUR SUEBU

Written by Administrator

Monday, 22 March 2010 16:18

JUBI --- Koordinator Solidaritas Pedagang Asli Papua, Robert Djitmau mengatakan, pernyataan pemerintah Papua atas karikatur Gubernur Barnabas Suebu yang dianggap melecehkan adalah tidak berdasar. Djitmau menyebutnya sebagai sesuatu yang tanpa harapan jika terus dipolemikkan. Karikatur itu mengilustrasikan Suebu sementara berdiri dan menunjuk mulutnya sebagai ’Surat Keputusan’ pembangunan pasar. Pemerintah Papua mengecam karikatur ”mulutku adalah SK’ dan layak dibawa dalam proses hukum. ”Kami gambarkan demikian karena memang janji gubernur seperti itu,” kata Djitmau, Senin. Djitmau mengatakan, pernyataan pemerintah Papua telah menambah buruknya mereka karena tak pernah memberikan kebebasan pada rakyat untuk berekspresi. ”Saya rasa karikatur ini biasa-biasa saja. Tidak ada unsur penghinaan didalamnya. Namun pada dasarnya itu hanya mengingatkan Gubernur mengenai janjinya yang disampaikan pada 14 September 2009 lalu,” kata Djitmau. Setelah lama diperdebatkan, karikatur tersebut belakangan hilang. Diduga dicopot oleh orang tak dikenal. “Kita akan lapor Polisi jika ditemukan pelakunya,” ujarnya. Karikatur Suebu juga mendapat ‘sambutan hangat’ disitus jejaring sosial Facebook. Facebooker menilai, karikatur Suebu merupakan kritikan pedas pada pemerintah. Seharusnya dengan kritikan itu, pemerintah bisa secepatnya membangun pasar. (Musa Abubar)

KKRS DESAK PEMERINTAH BANGUN PASAR BAGI PEDAGANG PAPUA

Written by Administrator

Monday, 22 March 2010 16:05

JUBI --- Kelompok Komunikasi Realita Sosial Mahasiswa Sekolah Theologia Fajar Timur Papua mendesak Pemerintah Provinsi Papua segera membangun pasar bagi Pedagang Asli. KKRS juga meminta agar Gubernur Papua tak tinggal diam terhadap aspirasi pembangunan pasar. Segera kucurkan dana pembangunan pasar dan mendirikan tempat yang sesuai dengan keinginan pedagang. ”Kami minta pemerintah tak tinggal diam,” kata Ketua KKRS, Santon Tekege, Senin (22/3). Dikatakannya, Dewan Perwakilan Rakyat Papua juga harus segera menentukan nilai nominal dari dana 10 miliar yang sudah direalisasikan oleh Gubernur Provinsi Papua untuk membangun pasar bagi Pedagang Asli Papua. ”Kami minta pemerintah segera lakukan ini dalam waktu dekat. Umumkan juga ke publik,” ujarnya. Perjuangan pembangunan pasar bagi Pedagang Asli Papua telah dilakukan sejak tahun 2001. Saat itu, Gubernur Papua berjanji akan membangun pasar tradisional di 2010. Namun sampai saat ini belum ada realisasinya. (Musa Abubar)