Penindasan dan Ketidakadilan harus dikalahkan melalui KEADILAN....
Penindasan dan Ketidakadilan harus diakhiri
Pembebasan harus di Majukan di mana-mana...

W E S T P A P U A

FACTSHEET

RINGKASAN UMUM

Pengantar

Salam dalam kasih Yesus Kristus dan salam berjumpa dalam sesi ini. Dalam bagian ini, kami mau menjelaskan sedikit tentang realitas umum di seluruh Papua. Dalam realitas ini, ada banyak masalah di tanah Papua. Masalah-masalah itu terdiri dari: Masalah Pelanggaran HAM, masalah Peneksplorasian SDA, Masalah Kekerasan dan Penyiksaan, Minimnya sarana dan prasarana Kesehatan dan Pendidikan, dan Kekebalan Hukum yang menyebar luas di Tanah Papua. Semua masalah ini merupakan isu-isu yang menarik keprihatinan dan kepedulian baik secara individual maupun di tingkat Internasional. Kita bersama bergandengan tangan untuk menyelessaikan masalah-masalah kamanusiaan di Tanah Papua ini. Setelah itu kami sedikit menejalaskan tentag sejarah pelanggaran HAM dari tahun 1961 sampai 2009 dan dilanjutkkan dengan identitas Papua (fakta-fakta Papua).

Bagaimana isinya tentang semua problem di tanah Papua? Marilah kita bersama-sama melihat uraian-uraian di bawah ini. Semua uraian ini bukan harga mati, tetapi kita melihat secara jernih dan benar demi menegakkan Kebenaran, Keadilan dan perdamaian di Tanah Papua. Kami dari pelapor menguraikan apa yang kami terima dan lihat di lapangan seluruh tanah Papua, kami juga menguraikan apa yang telah dikumpulkan oleh teman-teman aktivis tentang apa yang terjadi seluruh realitas problem di seluruh Papua. Bukan pelapor mengada-adakan atau rekayasa semua laporan pelanggaran kemanusiaan ini, tetapi sungguh semua laporan tentang pelanggaran HAM ini merupakan benar apa yang terjadi di kabupaten-kabupaten di seluruh tanah Papua. Marilah kita sama-sama siapa pun manusia, kita sama-sama menegakkan Kebenaran, Keadilan dan Perdamaian di seluruh tanah Papua.

A. Isu-Isu Keprihatinan

1. 
   
   
   Pelanggaran HAM di Tanah Papua
   
   
   
   

Saya melihat bahwa sumber konflik di Tanah Papua adalah Integrasi sejarah Papua ke dalam wilayah NKRI dan Identitas politik orang Papua, kekerasan politik dan pelanggaran HAM, Gagalnya pembangunan di Papua, dan inkonsistensi pemeintah dalam implemantasi Otsus serta marjinalisasi orang asli Papua. Secara historis, penafsiran terhadap sejarah integrasi, statua politik, dan identitas politik Papua muncul sebagai hasil pertarungan politik kekuasaan pada masa dekolonisasi Papua. Sedangkan kekerasan politik dan kegagalan pembangunan merupakan inplikasi dari rezim otoritarianisme orde baru. Sementara itu, inkonsistensi pemerintah dalam implementasi Otsus lebih prihatin persoalan yang muncul pada masa pasca-orde Baru.

Dengan keadaan itu, manusia menjadi korban berjatuhan demi melancarkan keutuhan NKRI dan Kekuasaan di tanah Papua ini. Kita sudah melihat sama-sama realitas di lapangan bahwa banyak manusia korban. Letak korban selalu berlainan, ada yang memang karena di tembak mati, ada yang melalui racun makanan dan minuman biasa maupun berakohol, ada yang pemerkosaan, kekerasan fisik maupun kekerasan untuk membunuh psikologis orang asli Papua, Intimidasi, penganiayaan, terorisme, dan melalui penyakit AIDS. Dengan cara-cara itu, maka banyak masyarakat Papua yang korban dan pelanggaran HAM pun meningkat setiap hari, dengan tujuannya bahwa demi menjaga keamanan dan Keutuhan NKRI sehingga banyak melancarkan kekerasan terhadap manusia di tanah Papua ini. Semuanya ini dapat merangkul dalam empat pokok permasalahn di tanah Papua ini. Keempat hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Persoalan, Konteks, dan Kontradiksi Narasi

Persoalan	Konteks	Narasi Dominan (Nasionalis Indonesia)	Narasi Tandingan (Nasionalis Papua)
Sejarah Integrasi, Status Politik, dan Identitas Politik	Peralihan Kekuasaan dari Belanda Ke Indonesia dan Perang Dingin	Teritori Papua bagian dari NKRI (Papua Harga Mati DI NKRI), Status politik sudah sah melalui PEPERA dan resolusi PBB, Integrasi>	Orang Papua bukan bagian dari NKRI karena Melanesia, PEPERA tidak sah karena banyak kecurangan dan ketidakadilan secara manusiawi dan tidak reprentasikan aspirasi seluruh rakyat di wilayah Papua, Integrasi=Kolonialisme Indonesia
Kekerasan Politik dan Palanggaran HAM	Rezim otoritarisme Orde Baru dan Kapitalisme Internasional	Kekerasan dan Pembunuhan secara tersembunyi dan transparan=Cara untuk menjaga keutuhan NKRI	Kekerasan dan Pembunuhan transparan dan tersembunyi=Pelanggaran HAM di tanah Papua
Kegagalan Pembangunan	Rezim otoritarisme Orde Baru dan Kapitalisme Internasional	Pembangunan=Upaya Modernisasi orang Papua di tanah Papua	Pembangunan=Migrasi tenaga Kerja dari luar Papua dan Marjinalisasi orang Asli Papua dari berbagai aspek sosial.
Inkonsistensi Kebijakan Otsus dan Marjinalisasi Orang Asli Papua	Reformasi dan Demokrasi	Otsus=Diletakkan dalam konteks Integrasi Nasional dan Pembangunan	Otsus=Pelurusan Sejarah Papua, Perlindungan Hak-hak Orang Asli Papua, Pembangunan untuk Orang Asli Papua, dan Repapuanisasi.

Setelah kita membaca tabel ini, pasti kita pikirkan bahwa ada nampak yang berbahaya pada manusia. Otoritarisme maupun kebijakan segala pembangunan yang ada di tanah Papua adalah tanpa memprihatinkan dan kepedulian tentang MANUSIA. Dikatakan demikian karena manusia yang dapat mengalami dampak yang berbahaya dari aspek kekuasaan demi HARGA MATI NKRI dan KEUTUHAN NKRI dan Kebijakan Pembangunan oleh Pemerintah Indonesia di tanah Papua ini. Hal ini sangat tidak berpihak pada manusia sehingga harkat dan martabat manusia sebagai manusia di tanah Papua ini tidak ada keprihatinan dan sungguh-sungguh berbahaya pada manusia yang sedang tertindas dan saya pikir akan terjadi genocide di tanah Papua ini. Maka, kalau prediksi demikian ini sangat-sangat berbahaya sehingga perlu ada peruntukkan bagi manusia asli Papua. Karena semua kebijakan dan segala perekonomian selalu memarjinalisasi bagi orang asli Papua sehingga menjadi miskin di atas tanahnya sendiri. Masalah kemiskinan ini saya akan uraikan di bawah ini.

2. 
   
   
   Pengeksploitasian Sumber Daya Alam
   
   
   
   

Saudara-saudari di penjuru dunia tahu bahwa tanah Papua merupakan tanah yang kaya akan sumber daya alam (emas, tembaga, uranium, nikel, pohon-pepohonan, kekayaan laut). Lalu bagaimana dengan penduduk asli di tanah Papua? Apakah penduduk asli Papua kaya atau miskin? Meskipun tanah Papua kaya dengan sumber daya alam, namun penduduk asli Papua menerima keuntungan ekonomi yang sangat sedikit. Sehubungan dengan berdirinya perusahan-perusahan besar multi nasional, seperti Freeport McMoran Mining Co, pada tahun 1976 secara resmi di Timika-Papua-Indonesia. Sekian bertahun-tahun pengeboran dan pengambilan tambang emas dan bahan batuan lain secara paksaan, namun rakyat Papua tidak keuntungan ekonomi yang baik dan memadai, malah memarjinalisasi di tanahnya sendiri di tanah Papua.

Tanah Papua merpakan tanah yang kaya akan Sumber Daya Alam, tetapi posisi eksistensi orang asli Papua, sangat-sangat jauh miskin dengan propinsi-propinsi lain di Indoesia. Hal ini tercatat dalam laporan UNDP, sebagian besar penduduk hidup dengan kondisi secara kurang memadai karena sumber hidup alam yang biasanya tempat berkebun, mengambil makanan dan minuman itu, telah rusak oleh PT Freeport Indoesia di Timika. Dikatakan demikian karena masyarakat sangat tergantung dari sumber daya alam di sekitarnya untuk bertahan hidup. Perluasan pertambangan Freeport di Timika, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, termasuk sungai-sungai yang tercemar dan penebangan kayu secara bersar-besaran.

Di samping itu, adanya rencana penyebaran perluasan perkebunan kelapa sawit di seluruh tanah Papua. Apakah rencana perluasan kelapa sawit di seluruh Papua ini dapat membawa keuntungan atau ancaman bagi masyarakat Asli Papua dalam eksistensi kemiskinan itu? Rencana, perluasan tanah dengan membuka kelapa sawit merupakan tambahan ancaman selain ancaman di atas ini bagi penduduk asli Papua. Akibat yang nampak ketika terjadinya perluasan kelapa sawit di tanah Papua bagi orang asli Papua adalah pengungsian karena tanahnya tandus dan tidak bisa ditanami lagi karena kena limbah minyak kelapa sawit, segala tumbuhan dan obat-obatan alamiah akan tebang musnah, orang asli ditenagakerjakan dalam perusahan itu, transmigrasi akan bertambah, pendidikan dan kesehatan juga akan berpengaruh dan budayanya yang asli akan dibaurkan karena masyarakat berbauran atau campuran akibat transmigrasi dan orang-orang baru akan muncul dalam perusahan itu sehingga budaya pun akan berpangaruh. Dengan realitas itu merupakan sebuah tantangan untuk bakal pemiskinan yang menimpa bagi masyarakat asli Papua.

3. 
   
   
   Penggunaan Siksaan dalam masa Penahanan selama Operasi Militer dan POLRI
   
   
   
   

Setelah mencermati dan mengamati serta dokumentasi akan segala realitas tentang kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan secara semena-mena menunjukkan bahwa penyiksaan dan penangkapan telah dilakukan oleh militer dan polisi, terhadap orang-orang yang ditahan dan selama operasi-operasi militer, dan sebagai alat penghukuman massal terhadap desa-desa secara menyenluruh, termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Siksaan juga diberlakukan secara rutin sebagai cara untuk memaksakan pengakuan dan telah digunakan oleh kekuatan paramiliter juga.

Seperti yang dikatakan oleh Pelopor Khusus di bidang Penyiksaan PBB setelah kujungannya ke Indonesia pada, 15 November 2007, “kurangnya perlindungan secara institusional dan legal dan kekebalan hukum secara struktural yang mencolok, hak-hak dan kebebasannya manusia di Papua telah dirampas oleh karena hukum dan aturan serta kebijakan pemerintah Propinsi maupun Indonesia sehingga sangatlah rentan terhadap penyiksaan dan perlakuan semena-mena”. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendefinisikan penyiksaan dan perlakuan semena-mena secara legal dan kode Kriminal Indonesia. Pemerintah juga harusmelarang penggunaan pengakuan-pengakuan yang dipaksakan dalam pengadilan yang dipraktekan oleh team penuntut. Korban-korban penyiksaan harus menerima ganti rugi, termasuk kompensasi yang layak dan memadai.

Bahkan sekarang ada banyak penyiksaan manusia asli Papua. Realitas ini menujukkan dalam tahun 2008-2009 yang sedang berjalan ini ada banyak korban manusia karena disiksa, dibunuh tembak dan dibunuh lewat makanan dan minuman biasa maupun minuman beralkohol dan lewat berbagai obat-obatan yang bisa mematikan bagi tubuh manusia. Terhadap orang asli Papua dilangsungkan penembakan langsung tanpa memberikan peringatan atau tanda. Penyiksaan terhadap orang asli Papua terus berlanjt terus-menerus sehingga ruang gerak dan kebebasan untuk berkebun dan demokrasi kurang diberuntungkan bagi orang asli Papua.

4. 
   
   
   Minimnya Sarana Kesehatan dan Pendidikan
   
   
   
   

Selain masalah pelanggaran HAM dan kemiskinan, serta penggunaan Siksaan dan Penahanan juga terdapat masalah pendidikan dan kesehatan. Masalah pendidikan telah berakar dalam diri manusia. Manusia yang menjadikan masalah. Akhirnya masalah pendidikan itu tidak bisa diatasi. Dikatakan demikian karena manusia ingin menguasain seluk beluk dunia pendidikan dan ingin berkuasa atas dunia pendidikan lokal. Karena tidak mengangkat pendidikan lokal, dipaksakan model pendidikan luar, maka akibatnya hilanglah model pendidikan lokal yang bersifat substansial bagi eksistensial masyarakat asli atau lokal. Pendidikan luar dipaksakan kepada masyarakat lokal tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berlandaskan pada pendidikan lokal dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di sekolah-sekolah baik yang di kota-kota maupun di kampung-kampung. Bukan hanya itu tetapi juga perlua tersedianya juga tenaga-tenaga pengajar yang bermutu dan handal sesuai standar Internasional. Kalau kurangnya pendidikan bermodel lokal, kurangnya tersedianya sarana dan prasarana, dan tenaga-tenaga pengajar, maka akibatnya para murid asli mengalami kurang bersaing dengan dunia modern. Saya mau katakan bahwa berikanlah kebebasan berpikir dan bertindak dalam pendidikan lokal agar mampu bersaing dengan dunia modern sehingga perlu meningkatkan pendidikan yang bermodel lokal. Perlu dibutuhkan kini dan saat ini adalah orang yang bisa memberikan model pendidikan sesuai pendidikan lokal agar ia “berpikir secara lokal dan bertindak secara global”.

Masalah kesehatan lain hal lagi. Masalah kesehatan juga paling dominan dalam dunia kini dan saat ini. Masalah kesehatan sedang berada dalam kehancuran. Letak kehancuran berada dalam komunitas hidup manusia baik secara substansial maupun eksistensi bagi manusia secara bersamaaan. Nilai dan perwujudan eksistensi manusia sebagai yang bernilai dan bermakna sebagai hasil-hasil budaya sedang dimusnahkan oleh perilaku manusia yang bersifat liberation. Nilai-nilai religius yang menjadi pedoman dan dasar hidup manusia dalam hidup bersama yang diungkapkan dalam tabu terhadap dunia bebas notabene hubungan seks di luar pekawinan dilanggar. Akhirnya virus penyakit AIDS ini menjadi dampaknya membahayakan bahkan mengorbankan bagi manusia.

Bukan hanya masalah AIDS saja, tetapi juga gizi buruk, busum kelaparan, wabah kolera, penyakit-penyakit lain seperti batuk, ginjal, kudis, TBC, tumor, hepatitis, yang dapat mematikan bagi manusia. Semua masalah ini terus berlanjut terus-menerus dalam kehidupan manusia di bumi ini. Oleh sebab diharapkan agar pemegang kekuasaan dapat menigkatkan pelayanan kesehatan bukan saja di kota-kota saja tetapi lebih prihatin di kampung-kampung di seluruh daerah. Pemerintah jangan hanya berkotek-kotek bersuara dibalik meja saja, coba lihatlah disekelilingmu ada banyak penderitaan kesehatan, busum kelaparan, gizi buruk dan penyakit-penyakit yang dapat mematikan itu. Namun kenyataannya tidak relevan walau berteriak dan menangis untuk minta perlindungan dan keselamatan, malah dibiarkan begitu saja seperti binatang saja. Jangan hanya berkata dan omong-omong saja tetapi nyatakanlah dalam perwujudan agar masyarakat dirasakan pelayanan dalam hal kesehatan. Jangan ada ingin berkuasa dan membiarkan manusia lain berkorban, tetapi taatlah pelayanan kesehatan. Dan jangan lagi pelayanan kesehatan menjadikan sebagai bisnis dan usaha malalui apotik-apotik dan rumah-rumah pelayanan lain. Janganlah minta dana berobat dan perawatan lebih dari apa yang sedang didapatinya dan cukupkanlah dengan gajimu dan jangan menagih dan memeras rakyat kecil.

Secara garis besar bahwa Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua di Indonesia, belum dapat memenuhi hak-hak penduduk asli Papua untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak yang menjadi haknya sebagai manusia asli Papua. Dalam laporan penjajakan kebutuhan di Papua yang terbitkan UNDP di tahun 2004 bahkan tahun 2008, Papua merupakan salah satu propinsi yang sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan bahkan kondisi pendidikan dan kesehatan kurang per-UNTUK-kan dan keber-PIHAK-kan bagi orang asli Papua. Oleh sebab itu, Papua mengalami penurunan status index Pengembangan Sumber Daya Manusia, terutama perununan dalam pemunuhan di bidang pendidikan dan tingkat penghasilan serta tingkat kondisi kesehatan.

a. Kesehatan dari Penduduk Asli Papua semakin bertambah Buruk.

Saudara-saudari yang dikasihi,..Kita sudah tahu bahwa masalah pendidikan di dunia ini juga menjadi prioritas utama untuk dibicarakan dan diangkat di permukaan dunia ini. Di sini saya hanya mengangkat dan dapat difokuskan di daerah Papua saja. Karena kurangnya fasilitas kesehatan yang layak, obat-obatan dan dokter. Menurut pelayanan Kesehatan Pemerintah di Papua di tahun 2008, 68% orang yang terinfeksi virus HIV/AIDS adalah penduduk asli Papua, sedangkan 22% non-Papua dan 10% 0rang-orang dari kelompok dengan resiko tinggi seperti pekerja seks komersial dan pelanggannya. HIV dan AIDS menyebar dengan tingkat kecepatan yang cukup tajam, terutama di antara perempuan Papua. Menurut laporan Komisi Nasional AIDS tahun 2007-2008, epidemi yang disamaratakan sebagai beresiko rendah sedang berlangsung di Papua.

b. Mayoritas Penduduk Asli Papua Kekurangan Akses terhadap Pendidikan

Kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang memperluas jarak yang berbentang di antara mereka untuk memperoleh berbagai kesempatan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Biaya pendidikan umum semakin meingkat, sehingga banyak anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan dasar, menengah, umum dan perguruan tinggi karena akibat kurang adanya modal dan biaya pendidikan. Anak-anak laki-laki yang sedang mengikuti pendidikan saja di tekan, dibodohi, menurunkan atau dikurangi nilai-nilai yang diperolehnya oleh dosen atau guru.

Sedangkan bagi perempuan asli Papua menjual diri mereka kepada dosen atau guru untuk berhubungan atau bersetebuh untuk memperoleh nilai-nilai yang baik, kadang perempuan Papua diperkosa di kampus-kampus, atau di sekolah-sekolah sehingga identias dan harga diri sebagai keperempuanan telah hilang dan musnah. Bukan hanya itu, perempuan dapat mengakibatkan terindikasi penyakit HIV/AIDS akibat bersetubuh dengan Dosen di kampus atau di sekolah.

Semua faktor-faktor negatif tersebut sangat berperan dalam timbulnya kemiskinan dan pemusnahan etnis yang sangat ekstrim yang dialami oleh penduduk asli Papua khusus generasi muda di tanah Papua. Pemerintah belum mencari langkah-langkah yang baik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas. Pemerintah juga buta dengan segala realitas penderitaan di tanah Papua ini.

5. 
   
   
   Kekebalan Hukum yang Menyebar luas
   
   
   
   

Dalam usaha memenuhi kewajiban-kewajiban Internasionalnya, Pemerintah Indonesia harus mampu menetapkan hukuman-hukuman yang efektif terhadap para tentara dan polisi yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Sampai saat ini, hanya para anggota tentara atau polisi yang berpangkat rendah yang telah dituntut dan diadili, dan jarang dijatuhi hukuman. Lebih dari itu, seperti yang dijelaskan oleh Pelapor Khusus bidang penyiksaan, “kurangnya mekanisme yang tepat untuk menyelidiki kasus-kasus penyiksaan dan kekebalan menyeluruh dari aparat keamanan, terutama polisi dan militer; terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa sekarang dan lalu” merupakan isu-isu yang sangat penting yang berlaku bagi negara secara keseluruhan.

Dalam laporannya pada tahun 2008, sang Pelapor Khusus di bidang Penyiksaan mengatakan: “telah mendapati bahwa kekebalan para pelaku penyiksaan dan perlakuan semena-mena dalam konflik di masa lampau hampir bisa dikatakan sebagai kekebalan menyeluruh hingga kini dan sekarang sedang berlangsung kekebalan hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah Indoesia di tanah Papua demi keutuhan NKRI, (PAPUA NKRI HARGA MATI)”. Aparat berpangkat tinggi yang pernah terlibat pelanggaran HAM di wilayah konflik lain di Indonesia saat ini aktif bertugas di seluruh tanah Papua. Komite Anti Penyiksaan sangat diresahkan oleh kenyataan bahwa Kolonel Siagian, diduga pelaku kejahatan perang dan disari oleh Interpol, masih aktif bertugas dalam jajaran TNI. Dia menjabat sebagai Komandan KOREM di Jayapura sampai awal tahun 2008 dan kini masih bertugas di KOREM Jayapura-Papua.

B. Sejarah

1. 
   
   
   Year 1961
   
   West Papua secara resmi Merdeka pada, 1 Desember 1961. Bendera Negara: Bintang Kejora, Lagu Kebangsaan: Hai Tanahku Papua sebagai simbol kedaulatan dan kemerdekaan West Papua.
   
   
   
   
2. 
   
   
   Year 1962
   
   Belanda, sebagai negara bekas penjajahan Indonesia, menyerahkan Papua ke perwalian sementara di bawah PBB United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).
   
   
   
   
3. 
   
   
   Year 1963
   
   Melalui Perjanjian New York, urusan administrasi Papua dipindahtangankan dari UNTEA ke pemerintah Republik Indonesia, dengan syarat bahwa pemerintah harus mengadakan pemungutan suara yang dalam prosesnya melibatkan penduduk asli.
   
   
   
   
4. 
   
   
   Year 1967
   
   President Soeharto memberikan ijin kepada Freeport McMoran, perusahan pertambangan yang berbasis di Amerika, untuk mendirikan pertambangan emas dan tembaga di Timika. Selama bertahun-tahun, Freeport telah menjadi penyumbang pajak pengahasilan terbesar di Indonesia. Mereka telah menyebabkan berbagai suku asli di Papua terpaksa pindah dan menghancurkan lingkungan hidup di wilayah Timika.
   
   
   
   
5. 
   
   
   Year 1969
   
   Penentuan Pendapat Rakyat Papua/PEPERA: 1026 pemimpin Papua yang telah memilih, di bawah pengaruh ancaman atau paksaan, memilih untuk menggabungkan diri dengan Indonesia. Jumlah penduduk saat itu diperkirakan 814.000 orang Papua. Papua secara resmi menjadi propinsi Irian Jaya Barat (selanjutnya dikenal sebagai Irian Jaya) tetapi sekarang namanya telah dikembalikan menjadi PAPUA.
   
   
   
   
6. 
   
   
   Year 1970
   
   Program transmigrasi penduduk yang diprakarsai oleh pemerintah mulai berjalan, mengalihkan orang-orang yang berasal dari wilayah di kepulauan Indonesia yang padat penduduknya ke pulau-pulau lain termasuk di Papua. Bank Dunia memperkirakan sebanyak 16.600 keluarga pendatang telah menetap seluruh di tanah Papua.
   
   
   
   
7. 
   
   
   Year 1977
   
   Operasi Militer berskala besar, Operasi Koteka, dilakukan di daerah Pengunungan Tengah Papua dengan para penduduk asli sebagai targetnya dimusnahkan.
   
   
   
   
8. 
   
   
   Year 1980-an
   
   TNI mendeklarasikan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Lebih dari 10.000 orang Papua melarikan diri ke Papua New Guinea (PNG) karena adanya operasi militer di seluruh tanah Papua ini.
   
   
   
   
9. 
   
   
   Year 1998
   
   Peristiwa Biak tahun 1998: Upacara pengibaran Bendera Bintang Kejora pada tanggal, 6 Juli 1998. Dalam peristiwa itu dapat mengakibatkan tindakan penembakan terhadap para pengunjuk rasa dan orang-orang lainnya yang berada di areal tempat kejadian tersebut. Diikuti dengan penyiksaan dan perlakuan semena-mena, 8 orang dilaporkan tewas. Penyelidikan akan adanya keterlibatan dari pihak militer dan anggota polisi belum pernah dilakukan. Walaupun status Daerah Operasi Militer (DOM) dicabut oleh pemerintah Indoesia, namun eksistensi pihak militer yang jumlahnya cukup besar tetap masih tinggal di tanah Papua bahkan adanya penambahan-penambahan pasukan-pasukan polisi dan militer Indonesia.
   
   
   
   
10. 
    
    
    Year 2000
    
    Peristiwa Wamena tahun 2000: Polisi melaksanakan suatu operasi untuk menurunkan Bendera Bintang Kejora di wilayah Wamena, yang diakhiri dengan bentrokan kekerasan oleh kelompok milisi Papua. Kekerasan horisontal antara orang-orang Papua melawan para pendatang dan polisi mengakibatkan ribuan orang pengungsi dan 19 orang tewas dan 99 orang terluka berat dan 120 orang luka ringan.
    
    Peristiwa Abepura tahun 2000: Aparat Keamanan Indonesia menangkap, menyiksa danmembunuh mahasiswa-mahasiswi asli Papua, mengarahkan sasarannya kepada penduduk yang berasal dari orang-orang Pengunungan Tengah, sebagai reaksi atas pengurusakan kantor polisi Abepura yang diberlakukan oleh kelompok tak dikenal. Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia menggambarkan peristiwa ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di tanah Papua.
    
    Program Transmigrasi: Progran Transmograsi yang disponsori oleh pemerintah secara resmi berakhir pada tahun 2000. Menurut AUSAID diperkirakan total sejumlah 220.000 transmigrasi dan 250.000 transmigrasi lain yang tidak disponsori oleh pemerintah menatap di Papua.
    
    
    
    
11. 
    
    
    Year 2001
    
    UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua atau Otsus (Special Autonomy) diberlakukan. UU ini secara sah membuat Papua berhak atas 80% dari total pendapatan yang dihasilkan dari sumber daya alamnya, suatu janji perwujudan perbaikan di bidang pelayanan sosial, dan jaminan-jaminan pemerintahan secara demokrasi untuk seluruh wilayah Papua.
    
    Theis Hiyo Eluay, seorang Pemimpin Komunitas Papua yang sangat dihormati, dibunuh oleh tentara pasukan khusus (“Kopasus”).
    
    
    
    
12. 
    
    
    Year 2002
    
    “Papua Tanah Damai (Papua Landa of Peace) dirumuskan bersama oleh 40 organisasi masyarakat sipil dan para pemimpin agama di tanah Papua. Kampanye ini bertujuan untuk memajukan budaya damai di Papua.
    
    
    
    
13. 
    
    
    Year 2003
    
    Intruksi Presiden 1 tahun 2003 diterbitkan oleh mengacu ke UU No.45 tahun 1999, membagi wilayah Papua menjadi tiga Propinsi: Irian Jaya Timur, Irian Jaya Barat, dan Irian Jaya Tengan. Putusan Mahkamah Agung Membatalkan Intruksi president ini (No.018/PUU-I/2003).
    
    Peristiwa Wamena tahun 2003: Sebuah operasi militer dalam skala besar diberlakukan terhadap penduduk asli Papua, sebagai respon atas pencurian di gudang senjata milik TNI di Kodim Wamena. Tigabelas (13) desa di Kecamatan Kwiyawage diratakan dengan tanah, termasuk klinik-klinik kesehatan, sekolah, dan gereja-gereja, dan ribuan orang asli Papua terpaksa mengungsi.
    
    
    
    
14. 
    
    
    Year 2004
    
    Meskipun Intruksi President yang telah dikeluarkan pada tahun 2003 telah dibatalkan, propinsi Iriann Barat tetap ditentukan, sehingga Papua terbagi menjadi dua propinsi: Irian Barat dan Papua.
    
    
    
    
15. 
    
    
    Year 2005
    
    Majelis Rakyat Papua/MRP dipilih, sebagai bagian dari UU Otonomi Khusus untuk meeprentasikan keinginan-keinginan dari penduduk asli Papua. Pemerintah pusat berhasil membuat badan ini tidak berfungsi denganbaik selama bertahun-tahun berikutnya.
    
    
    
    
16. 
    
    
    Year 2006
    
    Peristiwa Abepura tahun 2006: Demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa menetang perusahan pertambangan Freeport McMoran mengakibatkan bentrokan kekerasan dan kematian. Duap puluh tiga Mahasiswa diadili jauh di bawah standar dari syarat-sayarat yang diakui oleh standar Internasional tentang proses yang yang berlaku.
    
    Persitiwa Mulia di Puncak Jaya tahun 2006: Pihak militer dan polisi menyebakan pengungsian besar-besaran ribuan orang, sebagai akibat dari kenaikan Bendera Bintang Kejora di Mulia. Daerah Puncak Jaya. Dua tentara terbunuh dalam bentrokan kekerasan, menyebabkan penghukuman secraa masal terhadap penduduk asli Papua.
    
    
    
    
17. 
    
    
    Year 2007
    
    Wakil Khusus Sekretaris Jenderal dari Pembela Hak-Hak Asasi Manusia, Ibu Hina Jalani, mengunjungi Papua-pertama kalinya Pemerintah Indonesia mengijinkan seorang staf HAM PBB mengunjungi Papua pada tanggal, 7 Juni 2007.
    
    Seorang Pelopor Khusus bidang Penyiksaan PBB, Professor Manfret Nowak, mengunjungi Papua.
    
    UU PP 77/2008 diberlakukan untuk melarang penggunaan berbagai simbol tertentu yang berhubungan dengan budaya, termasuk bendera-bendera, seperti Bendera Bintang Kejora.
    
    
    
    
18. 
    
    
    Year 2008
    
    Peraturan President no.1/2008 secara kontroversial mengubah UU Otonomi Khusus No.1/2001, yang menetapkan pembentukan propinsi Papua Barat secara sah.
    
    Peristiwa Moanemani 2008: Terjadi penyakit wabah kolera sehingga dapat mengakibatkan 679 orang tewas. Pemerintah Indonesia senjaga membiarkan dan tidak ada kepedulian khusus musim wabah kolera yang merupakan Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga ratusan orang asli menjadi korban berjatuhan di daerah Moanemani Kab. Dogiyai-Paniai. KLB ini berjalan tanpa ada penanganan dari pemerintah Indoesia maupun pemerintah Propinsi Papua.
    
    
    
    
19. 
    
    
    Year 2009.......sedang susun akan pelanggaran HAM di seluruh tanah Papua dan Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Tanah Papua.
    
    
    
    C.Fakta-fakta di Tanah Papua
    
    
    
    

1. 
   
   
   Luas Wilayah
   
   Luas Wilayah seluruh di Tanah Papua: 421,981 Km2
   
   
   
   
2. 
   
   
   Propinsi dan Ibukotanya
   
   Papua (Jayapura) dan Papua Barat (Manokwari)
   
   
   
   
3. 
   
   
   Nama yang dipakai secara Resmi
   
   Mulai tahun 2001, sesuai dengan UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Propinsi Papua (sebelumnya dikenal dengan Papua, tetapi diganti menjadi Irian Jaya oleh Soekarno/Hatta, namun sekarang kembali lagi nama asli yakni PAPUA). Papua ini dibagi menjadi dua propinsi yakni: Papua dan Papua Bagian Barat.
   
   
   
   
4. 
   
   
   Data Penduduk Papua Tahun 2008/2009
   

   No	Laki-laki	Perempuan	Total	Ket
   1. Papua	1.044.900	1.013.500	2.058.400
   2. Papua Barat	362.67	339.53	702.2
   Total	1.407.572	1.353.030	2.760.602

   
   
   
   
   
5. 
   
   
   Agama
   
   Protestan: 1.338.064; Katholik: 505.654; Islam: 491.811; Hindu: 6.869; Budha: 3.400
   
   
   
   
6. 
   
   
   Sumber Daya Alam
   
   Tanah Papua adalah Tanah yang Kaya akan: Emas, Tembaga, Nekel, Gas Alam, Minyak Bumi, Kayu, dan Perikanan.
   
   
   
   
7. 
   
   
   Tingkat Buta Huruf Usia Dewasa
   
   25,6% (Bdk.Indonesia 10,5%)
   
   
   
   
8. 
   
   
   Tingkat Kematian Anak-anak (Per 1.000)
   
   50,5% (Bdk.Indonesia: 43.5%)
   
   
   
   
9. 
   
   
   Penduduk yang tidak Memiliki Akses terhadap Fasilitas Kesehatan
   
   36.1% (Bdk. Indonesia: 23,1%)
   
   
   
   
10. 
    
    
    Penduduk yang tidak Memiliki Akses terhadap Air Bersih
    
    61,6% (bdk. Indonesia: 44,8%)
    
    
    
    

BPS 2007, Dep.Agama 2007 dan UNDP Development Report 2008.

Penutup (Berisi tentang Pernyataan Desakan Masyarakat Papua kepada Pihak Internasional)

1. 
   
   
   Masyarakat Papua mendesak kepada pemerintah Indoesia segera buka pikiran dan hati untuk DIALOG.
   
   
   
   
2. 
   
   
   Masyarakat Papua mendesak pemerintah Internasional untuk buka pikiran dan hati untuk DIOLOG INTENASIONAL
   
   
   
   
3. 
   
   
   Masyarakat Papua meminta DIALOG demi penyelesaian semua konflik di tanah Papua melalui dialog itu.
   
   
   
   
4. 
   
   
   Masyarakat Papua mendesak agar pemerintah Indoesia menghentikan PENYIKSAAN, KEKERASAN DAN PENINDASAN, PEMBUNUHAN, KETIDAKADILAN, PERAMPASAN SUMBER DAYA ALAM, KERUSAKKAN LINGKUNGAN.
   
   
   
   
5. 
   
   
   Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja-kerja dari saudara dan saudari pemerhati kemanusiaan di tanah Papua yang di ambang pintu maut kepunahan ini.
   
   
   
   

Pelapor

Candidate Priest Santon Tekege, Pr

West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL)

P.O. Box 1517, Port Vila, Republic of Vanuatu,

+ 678 7740808 or +678 7751659, E-mail: rexruma@hotmail.com;

awulkeweng@yahoo.com; morningstar@vanuatu.com.vu

MEDIA RELEASE                                            2^nd December 2009.

West Papua Flag Raising Ceremony in Sydney

Marrickville and Leichhardt councils of Sydney raised the Morning Star Flag yesterday in the front of each council building to commemorate the 48^th National Flag Day of West Papua. These were a symbol gesture of their support for the aspiration of Independence for West Papua.

The flag was raised for the first time on 1^st December 1961 along side with the Dutch flag marking a respect for, and recognition of inalienable rights of West Papua to self-determination and independence as part of the decolonization process. But since West Papua was forcibly incorporated into the Republic of Indonesia in 1963, the raising of the Morning Star flag has been declared a criminal offence. Today, many Papuans are still suffering behind iron-bars, in detention centers and prison camps simply because they raised the flag, such civil action should have never been regarded as a criminal offence.

During the ceremony, Councellor Max Phillips of Marrickville Council, said: ”Australia has special responsibility to the people of West Papua simply because they are our closer neighbor. We are concern about what is happening in the territory. What we can do is to raise the flag and we will continue to raise the issue here”

Many Papuans have risked punishment to raise the prohibited Morning Star flag in West Papua. Secretary General of the WPNCL, Mr. Rex Rumakiek, said:  “Today, Papuans are determined to raise the flag. I am very sure they could definitively be shot but they are very determined to do so they will not give up”.

The Convener of the West Papua Project of the Centre for Peace and Conflict Studies of University of Sydney, Professor Peter King commented on the Indonesian lack of respect for democratic and human rights in Papua, saying: ”there has never been a vibrant democracy in West Papua and the Papuans have a limited authority to control their resources”.

Meanwhile Vice-Chairman of the WPNCL, Dr. O Ondawame, called for peaceful dialogue as a viable alternative to end the suffering of the Papuans and then called the Government of Australia to advise Jakarta to promote peaceful dialogue because so far Jakarta is very reluctant to start peaceful dialogue. 

Military approach will never solve the ongoing problem in West Papua. The current deployment of huge numbers of military and police forces in the territory will only bring human tragedy and disasters. Today, the people of West Papua are calling for peaceful dialogue.

“The Government of Australia should play an advisory role in promoting peaceful dialogue as a viable alternative to conflict resolution in West Papua”, said Ondawame.

The first flag raising ceremony was attended by Councilor Emanuel Tsardoulias, Chair of the Marrickville Council Service Committee, Councilor Max Phillips from the Green Party, staff members of the council, Andrew Johnson representing AWPA Sydney, Carmella Webb, Ph-D student from of the Centre for Peace and Conflict Studies of Sydney University. She was accompanied by her partner. Official media persons from the two Local Government Councils took photos and recorded interviews for the Radio national.

The second flag raising ceremony took place at Leichhardt Town Hall, where the Mayor Cr. Jamie Parker raised the Flag to show respect and solidarity to the Papuan people. He then proceeded to have a one hour meeting with Dr. Otto Ondawame and Mr. Rex Rumakiek from WPNCL and Mr. Andrew Johnson of AWPA to explore the possibilities of future action

In the afternoon Amnesty International (Sydney) and Indonesian Solidarity organized a seminar in relation to the commemoration of the National Flag Day of West Papua. A Video on Human Rights abuses was show to some 40 people who filled up the Seminar room to full capacity. Father Budi Hermawan OFM from Jayapura Diocese, Otto Ondawame and Amnesty spoke at the seminar focusing on human rights abuses and peaceful dialogue as major issues of concern. 

For more information, please contact:

John O Ondawame (04397590260 and Rex Rumakiek ( 0414247468) by email on: awulkeweng@yahoo.com or rexruma@hotmail.com

Report by

Amatus Douw

 

Coalition for Liberation (WPNCL)

Secretariat, c/o: WPPRO, P.O. Box 1571, Port Vila, Republic of Vanuatu,

+ 678 5540090 or +678 7751659, E-mail: rexruma@hotmail.com;

awulkeweng@yahoo.com; morningstar@vanuatu.com.vu

Pesan Tahun Baru

Pembunuhan atas Jeneral Kelly Kwalik Tidak akan Pernah Meremehkan Dialog Damai

Kepada saudara-saudara sebangsa dan senasib ,dan para pejuang kemerdekaan yang berada dimana saja.

Kami atas nama kepimpinan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), kami  menyampaikan Selamat Tahun Baru semoga Tuhan memberkati Tanah Papua dan rakyatnya yang kini sedang berjuang demi kemerdekaannya.

Pembunuhan terhadap Pemimpin Besar  dan pejuang sejati, Jeneral Umeki Kletus Kulalok Kwalik yang sering dikenal sebagai Kelly Kwalik, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Papua Barat yang dikenal dengan nama: Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari OPM tidak akan meredahkan prakasa dialog damai proses mana telah diambil di Papua dan Indonesia. Malahan sebaliknya. Keguguran Almarhum akan lebih dorongan kedepan perundingan damai ketingkat yang lebih tinggi. Kita menghargai Almarhum atas jasa-jasa yang besar kepada proses dialog damai khususnya dan pengorbannya termasuk mempertaruhkan nyawanya demi terciptanya Papua Baru yang damai, bebas, adil dan makmur dikemudian hari.

Almarhum gugur pada tanggal 16 December 2009 di Timika dalam satu tembak-menembak senjata antara Kekuatan Polisi yang bekerja sebagai Kesatuan Keamanan pada Freeport MacMoRan. Sebagai patriot bangsa yang sejati, Almarhum menjadi pahlawan bangsa Papua Barat. Namanya akan selalu diingati dalam sejarah bangsa  Papua Barat dimasa-masa yang akan datang.Walaupun dia telah pergi, tapi apa yang dia wariskan akan selalu dikenangkan dan tinggal bersama kita setiap saat. Dalam kata-kata dan perbuatan-perbuatannya, Almarhum selalu berdiri tegak pada dua prinsip dasar perjuangan:

 “Mari kita bersatu dalam tubuh kita sendiri: Almarhum memberikan dukungan penuh dan mendorong kedepan persatuan dan kesatuan didalam semua kelompok perjuangan Papua barat; Alm. Juga secara aktif mendorong kedepan dialog damai sebagai salah satu alternative yang terbaik untuk mengakhiri penderitaan rakyatnya”.

Dilandasi oleh makna dari jiwa ini, pertemuan rekonsiliasi baru  dari pemimpin-pemimpin organisasi-organiasi perjuangan bangsa Papua Barat akan diadakan dalam pertengahan tahun ini dengan tujuan untuk mempersatukan persepsi yang berbeda and mendiskusikan strategi-strategi perjuangan dimasa depan. Mari silahkan datang dan bersama kita. Memperkuat moto kita bersama: “Bersatu kita akan kuat, bercerai kita akan lemah” dijiwai oleh Moto nasional: “One People, One Soul”(Satu Bangsa, satu Jiwa).

Kami menyakinkan semua bahwa satu Kelly Kwalik sudah ditembak mati oleh musuhnya, tetapi ratusan ribu Kelly Kwalik akan bangkit, bahwa aspirasinya tidak pernah mati, melainkan sebaliknya, inspirasinya akan selalu bertumbuh kuat mendorong tercapainya tujuan utama perjuangan bangsa Papua Barat.

Selama 37 tahun perjuangan yang adil, Almarhum mempunyai kenekatan penuh  untuk berjuang sampai titik darah terakhir, bahkan rela mengorban dirinya,  demi kebanggaan bangsanya. memperjuangkan kemerdekaan penuh bangsa Papua Barat. Sebagai anggota inti dalam WPNCL, Almarhum juga secara aktif mempromosikan Perundingan Damai sebagai salah satu alternatif terbaik untuk mengakhiri penderitaan rakyatnya. Atas alasan ini,Almarhum tidak pernah berjuang atau mendukung untuk Otonomi Khusus sebagaimana para musuh-musuhnya menerka pada belakangan ini.

Almarhum gugur  sebagai akibat permainan  kotor yang dipermainkan oleh tentara dan polisi pendudukan bekerjasama dengan kaki tangan milisia setempat dan musuh dalam kelambu. Pembunuhan ini adalah satu tindakan kriminal melanggar hak-hak kemanusian. Kita harus mengutuk tindakan kriminal yang demikian terhadap pendorong perundingan damai di Papua Barat. Pihak-pihak kriminal ini harus  bertanggung-jawab atas pembunuhan General Kelly Kwalik. Tetapi Jakarta perlu camkan bahwa  penggunakan kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan di Papua Barat. Oleh karena itu, kami mengajakan Pemerintah SBY agar mendorong perundingan damai sebagai salah satu jalan terbaik untuk menyelesailkan personal-persoalan yang berkelanjutan di Papua Barat.

Dibayangi oleh rasa takut dan kehilangan kepercayaan diri sendiri, tentara pendudukan dalam rencana rahasianya, berusaha membunuh siapa  saja orang Papua yang secara aktif mendorong dialog damai. Pembunuhan terhadap Jenderal Umeki Keletus Kwalik adalah salah satu contoh yang jelas. Kami serukan kepada semua promotor dialog damai harus selalu berwaspada kepada setiap tindakan kriminal yang sedang dan akan dilakukan oleh musuh-musuh kita. Kami juga mendesak kepada semua pihak agar segera mencari dan menangkap kriminal-kriminal yang terlibat langsung dalam pembunuhan ini guna meminta pertanggung-jawabnya. Para kriminal ini harus dihukum sesuai dengan peraturan revolusi yang sedang berlaku.

Baru-baru ini tersebar kabar angin bahwa West Papua National Coalition for Liberation and National Otoritas harus bertanggung jawab atas kematian Alm. Tetapi di sana tidak ada bukti-bukti yang jelas bahwa Jenderal Kelly Kwalik pernah dihina  dan dibunuh oleh kawan-kawan seperjuangannya dalam tubuh Koalisi. Kami secara keras mengutuk tuduhan yang tidak beralasan tersebut. dan prakasa dialog damai tidak akan hilang atau menurun, malahan sebaliknya. Kami mengajak kepada seluruh rakyat Papua Barat agar tidak mudah terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan kuat yang sifatnya hanya untuk merusakan persatuan nasional dan perundingan damai.

Ada tuduhan-tuduhan tersebar belakangan ini bahwa West Papua National Koalisi untuk Pembebasan dan Otoritas bertanggung-jawab atas  pembunuhan Kelly Kwalik. Kami dengan tegas menyatakan bahwa tunduhan tersebut tidak beralasan atau bohong belaka. Kami menentang keras atas tuduhan itu karena cara demikian adalah hanya provokoasi musuh untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Papua barat serta perundingan damai.

WPNCL mempunyai satu kebijakan untuk mendorong kedepan perundingan damai yang mana merupakan salah satu dari strategi-strategi Koalisi.  Kami menyambut setiap prakarsa-prakarsa perundingan damai yang dipromosikan oleh pecinta damai di Papua Barat dan Indonesia. Kami mengajak seluruh rakyat bangsa Papua Barat untuk mendukung penuh prakarsa-prakarsa perundingan damai ini. Mari datang and bergabung dengan kami untuk mensukseskan perundingan damai.

Perdamaian akan menang!!! Penidasan di Akhiri dan Pembebasan di Majukan in West Papua