Gereja-gereja di Papua serukan dialog untuk menghentikan kekerasan
19/08/2013
Ilustrasi
uCA NEWS KATOLIK: Di tengah negara Republik Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan ke-68, Forum Gereja-gereja Ekumene di Papua meminta pemerintah pusat menggelar dialog untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat Papua dan menghentikan kekerasan.
Dalam pernyataan pers yang dikirim ke The Jakarta Post pada Sabtu, forum itu menuntut pemerintah menghentikan segala bentuk kekerasan dan penindasan di Tanah Papua.
Forum ini, menurut pernyataan itu, mendesak agar dialog tersebut dimediasi oleh Juha Christensen of Peace Architecture and Conflict Transformation Alliance (PACTA), yang menengahi pembicaraan damai di antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 2005.
Forum Gereja-gereja juga mengutip sejumlah pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi bahwa pihaknya mengklaim kekerasan itu terjadi di Papua pada 15 Agustus tahun ini.
Polisi Papua, menurut pernyataan itu, tidak mengeluarkan izin bagi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi damai menentang aneksasi Papua oleh Indonesia. Bahkan polisi mengancam akan membubarkan setiap aksi protes 1 Mei.
Selain itu, lanjut forum itu, pemerintah Papua, militer dan polisi setempat telah melarang semua warga di provinsi itu menggelar demonstrasi 1 Mei, tanggal kedaulatan atas integrasi Papua ke dalam Indonesia.
Pada 30 Mei, pernyataan tersebut menambahkan, tentara dan polisi menembaki warga sipil yang berkumpul untuk merayakan hari tersebut, dan menimbulkan tiga tewas dan melukai tiga orang lainnya.
Gereja-gereja juga mengatakan bahwa penembakan warga sipil yang marak dan pelanggaran hokum terus terjadi di Papua.
Seorang gadis berusia 12 tahun, menurut pernyataan itu, ditembak mati oleh anggota Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat (Kopassus) di Kabupaten Lany Jaya pada 1 Juli.
Menurut Suarapapua.com, Free West Papua Campaign (FWPC) mengatakan bahwa kantor resmi Organisasi Papua Merdeka (OPM) dibuka di Belanda pada 15 Agustus, tepatnya 51 tahun setelah Papua Barat dianeksasi oleh Indonesia setelah kesepakatan dengan penjajah Belanda yang ditandatangani di New York.
Kantor serupa dibuka di Oxford, Inggris, pada April, memicu protes keras dari pemerintah Indonesia.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Mark Canning pada 6 Mei dan mengajukan protes diplomatik dengan pemerintah Inggris menyusul pembukaan kantor OPM tersebut.
Sumber: The Jakarta Post
Foto: vogelkoppapua.org
0 komentar:
Posting Komentar