Kekerasan Aparat Keamanan kerap picu kekerasan di Papua.
Ketua Dewan Adat Daerah Paniai Jhon NR Gobay, Kamis (9/4) mengatakan bahwa kekerasan di Provinsi Papua umumnya bermula dari tindakan represif oknum aparat keamanan TNI dan Polri dalam menangani suatu persoalan. Kekerasan dari oknum aparat itu, seperti yang terjadi di Enarotali, Kabupaten Paniai pada 8 Desember 2014. Lalu, di Intan Jaya, Deyai, Puncak, Puncak Jaya, Nduga dan Wamena, Kabupaten Jayawijaya. “Kalau di daerah perkotaan, seperti Kota Jayapura, kekerasan itu cepat terungkap, terkekspos dengan baik. Sehingga aparat juga kelihatannya hati-hati dalam bertindak, meskipun ada juga terjadiAda tindakan yang berlebihan dan arogan oleh oknum aparat keamanan (TNI dan Polri) di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh media, sehingga kekerasan-kekerasan yang terjadi tidak terekspos dengan baik,” kata Jhon NR Gobay di Kota Jayapura, Papua, Kamis. Ia menyarankan pimpinan aparat keamanan seperti Kapolda dan Pangdam di Papua atau pimpinan tingkat pusat, yaitu Kapolri dan Panglima TNI memberikan pengetahuan HAM kepada bawahannya untuk bagaimana memahami dan menangani masalah di lapangan terutama menangani persoalan di Papua.
“Orang Papua dengan caranya, dengan ekspresinya menyampaikan pendapat, menyatakan keinginanannya, masih asli dalam budaya kita (gaya Papua), cara waita (demo sambil berlari dan bernyanyi), dengan tari-tarian. Ini sebenarnya ada hal yang mau disampaikan,” katanya. Seperti contoh kasus Enarotali, Paniai pada 8 Desember 2014, ada ekspresi yang mau disampaikan untuk menyelesaikan masalah, tetapi aparat yang bertugas kurang memahami budaya setempat, aparat tidak memahami psikologi dari massa, akhirnya terjadi tindakan represif terjadi. “Pendekatan-pendekatan aparat keamanan di Papua perlu dievaluasi secara menyekluruh. Dan, kesatuan-kesatuan yang tidak semestinya ada, itu ada baiknya ditarik kel uar Papua, karena semakin banyak aparat, dengan senjata di tengah masyarakat Papua yang sudah berkurang populasinya bisa menimbulkan situasi yang kurang bagus,” katanya. Pada Selasa (7/4), ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Jayapura yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa (FIM) didampingi Dewan Adat Daerah Paniai, berdemo dihalaman kantor Perwakilan Komnas HAM Papua guna mendesak dibentuk KPP HAM terhadap kasus Paniai 8 Desember 2014. http://indonesia.ucanews.com/…/kekerasan-aparat-kerap-picu…/
https://www.youtube.com/watch?t=182&v=1T0PYuwFG-E
0 komentar:
Posting Komentar