Rabu, 07 September 2011

 
Indonesia: Apakah BMP buatan NKRI di Papua?
(Sebuah Dualisme KNPB Dibalik BMP di Papua)

by Santon Tekege

            Dalam perjalanan pantauanku, saya mencermati bahwa BMP (Barisan Merah-Putih) di Indonesia adalah sebuah kebodohan bagi orang Papua. Karena BMP hanya diberlakukan khusus untuk di Papua. Sementara di daerah lain, tidak adanya berita tentang BMP di seluruh Indonesia. Saya secara pribadi pun menjadi pertanyaan besar  bagi NKRI. BMP diberlakukan hanya untuk di pulau Papua. Kini BMP tersebar di seluruh Papua dengan tersebarnya bermilyaran rupiah kepada anggota BMP. Bahkan memaksakan rakyat Papua untuk masuk menjadi anggota BMP. Saya menjadi bertanya mengapa BMP di biayai langsung oleh Negara melalui Pangdam Papua?
Sementara KNPB hendak menyuarakan referendum dan mau berpisah dari NKRI tetapi kini orang Papua yang masuk dalam anggota BMP dibayar dana oleh NKRI. Jika KNPB berkata: REFERENDUM HARGA MATI BAGI PAPUA. KNPB selalu tampil di mana-mana untuk menyuarakan jeritan dan kehendak rakyat untuk referendum. Namun dibalik KNPB, telah tersebar BMP di Papua. BMP berkata: NKRI HARGA MATI DI PAPUA. Itulah dualisme yang sedang terjadi di Papua. Karena BMP itu, di sana terjadi kevakuman demokrasi dan ruang gerak atas segala realitas negatif yang dialami oleh orang asli di bumi Papua. Sebuah kebenaran atas realitas sosial, kadang tidak dibenarkan dan dimanipulasi bahkan disembunyikan demi hukum dan kekuasaan Indonesia di Papua. Kadang fakta dimanipulasi oleh kaki tangan pemerintah Indonesia. Realita ini terjadi karena NKRI telah dibayar kepada kaki-tangan Pemerintah melalui TNI/POLRI, BIN dan anggota BMP di Papua.
Mereka yang menjadi anggota BMP adalah sebagian orang asli Papua. Dalam perjuangan keselamatan manusia dan bumi Papua pun terbagi dualisme. Di sini sangat nampak jelas adanya pro dan kontra dengan KNPB. KNPB selalu mengatakan di publik bahwa harus ada referendum bagi Papua. Sementara BMP berkata dengan tegas bahwa (PAPUA) telah masuk NKRI dengan resmi melalui PEPERA 1969. Dalam dualisme ini, hendak mau kemanakan orang asli Papua? Jika pada akhirnya Papua akan diadakan referendum, maka jelas di sana akan terjadi pembunuhan antara warga Papua sendiri. Orang asli Papua yang masuk dalam anggota BMP dipertanggungjawabkan segala pembiayaan NKRI selama ini. Jika tidak dipertanggungjawabkan maka gantinya adalah orang asli yang tak berdosa di saat referendum atau saat kebebasan radikal bagi Papua. Siapa salah? Jelasnya bahwa negara dan anggota BMP telah bersalah dan melanggar kehendak bebas sebagai manusia di hadapan Allah bangsa Papua. Oleh karena itu, BMP lebih baik bubar saja dari tanah Papua. Jadi di sini BMP dan KNPB di Papua perlu bicara dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah dualisme ini di antara orang asli Papua. Jangan tunda-tunda, bila perlu secepatnya selesaikan dualisme ini agar masyarakat Papua hidup tenang dan damai tanpa dualisme di bumi Papua. KNPB jangan menolak DIALOG tetapi tolak dengan tegas kepada BMP yang sangat menghancurkan orang asli Papua kini dan kemudian hari.
Aksi demontrasi pada, 2 Agustus 2011 jelas sangat nampak Pro dan Kontra antara BMP dan KNPB dalam aksinya. Ada yang berkata: Mengapa KNPB minta referendum? KNPB tidak tahukah bahwa Papua telah resmi masuk KNRI sejak PEPERA 1969 itu. Setelah saya mencari makna pernyataan itu, ternyata orang yang berkata itu adalah salah satu anggota BMP. Argument tersebut jelas nampak sekali bahwa adanya dualisme antara BMP dan KNPB dalam demontrasi KNPB di Papua hari ini.
            Jika ditanya mengapa BMP ada di Papua? Di sini akan muncul alasan adanya BMP di Papua. Karena NKRI hendak mau agar terjadi dualisme orang asli Papua dalam perjuangan pembebasan bagi orang asli Papua. Sengaja dibuat supaya terbagi-bagi dalam fokus keprihatinan realitas sosial dan kebebasan radikal oleh orang asli di Papua. Karena difasilitasi negara, maka kebenaran dan keadilan bahkan perdamaian kadang dimanipulasi oleh kaki tangan pemerintah Indonesia di Papua.
            BMP terbentuk ketika Masyarakat Papua menyuarakan tentang “Kemerdekaan” terpisah dari NKRI. Iblis membutakan hati dan pikiran sebagian masyarakat Papua saat ini. Penjahat kelas kakap sedang tumbuh melalui BMP. Penjahat dunia sedang tersebar di seluruh Papua melalui kakitangan NKRI. Ruang demokrasi telah dibatasi oleh NKRI melalui kaki tangan Negara POLRI dan TNI. Negara telah melanggar harkat dan martabat manusia di bumi Papua. Karena kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Papua sedang mengalami ketertutupan ruang demokrasi dan kebebasan berserikat. Bahkan NKRI telah memecahkan masyarakat Papua dengan BMP dan pemekaran di Papua. Di sana BMP mengatakan bahwa Papua dengan resmi telah masuk di NKRI dan NKRI harga mati melalui Pepera 1969. Sementara masyarakat Papua mengakui bahwa Pepera adalah hasil rekayasa dan banyak menipulasi oleh TNI dan POLRI saat Pepera 1969. Masyarakat Papua mengakui bahwa ketika Pepera itu TNI dan kaki tangan pemerintah telah melakukan tindakan kekerasan: ditodong dengan senjata, diajari bahasa: tetap bergabung dengan Indonesia akhirnya karena ketakutan 1025 orang asli Papua dari berbagai daerah yang telah dipilih itu tetap mempertahankan bergabung dengan Indonesia.
Di sini telah terjadi pembatasan ruang kebebasan dan demokrasi sehingga masyarakat melihat hal ini sebagai pusat pelanggaran HAM di Papua. Kenyataan saat ini pun kita bisa cermati di seluruh Papua. Di sini sangat menarik sebagai contoh: 1 Juli setiap tahun masyarakat Papua selalu meyarakan harinya sebagai sejarah kemerdekaannya sebagai sebuah bangsa yang telah direbut oleh NKRI melalui pembohongan dan penipuan kelas kakap oleh Indonesia. Dalam tahun ini, masyarakat hendak merayakan perayaan ibadat HUTnya secara bersama di pemakaman Theis di Sentani. Bukan mengadakan aksi dan makar dipublik di NKRI ini. Namun para aktivis dan masyarakat sipil ditangkap. Akhirnya TNI dan POLRI telah membatasi acara perayaan bersama di pemakaman Theis di Sentani. Di sini muncul pertanyaan: INDONESIA: Dimanakah ruang kebebasan dan demokrasi di bumi Papua?
            Kini akibatnya dari BMP di Papua dapat terjadi pemecahan antara orang asli Papua. Orang asli Papua menjadi dua kubu. Kubu yang satu pro NKRI (BMP) dan kubu yang lain kontra NKRI (KNPB). Saya secara pribadi sangat kurang jelas dengan dua kubu ini. Apakah kedua kubu ini dapat menghayati nilai kemanusiaannya di bumi Papua? Siapakah sebenarnya kedua kubu ini? Apakah kedua kubu ini telah merenungkan diri sebagai yang ada? NKRI melalui TNI dan POLRI di Papua dan sebagai orang asli Papua: Lihat dan sadarlah dirimu “yang ada bukan tiada” dan anak-anakmu di masa depan di bumi Papua ini.
            Anggota BMP jika kalian sebagai orang asli Papua: Saatnya untuk kembali ke jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah kita. Lihat dan sadarlah akan dirimu sebagai manusia orang asli Papua. Kalian adalah penerus moyang kulit hitam dan rambut keriting. Jangan dua pikiran, pula jangan bercabang hati bahkan jangan serigala bagi orang asli Papua notabene orang yang tak bersalah. Orang asli Papua adalah satu bukan dua. Bukan pula warna kulit yang berbeda. Kini BMP di Papua dan warga Papua yang bercabang hati dan pikiran kembali ke jalan yang benar, adil dan damai, kembali kepada Tuhan Allah kita melalui pertobatan radikal bukan setengah-setengah.
            Saya mengatakan bahwa target akhir yang hendak dicapai oleh NKRI melalui kaki tangan TNI dan POLRI bahkan melalui BMP adalah pembunuhan dan pemusnahan orang asli Papua dari bumi Papua ini. Pembantaian bagi orang yang kontra dengan NKRI. Saya berpikir bahwa TANAH PAPUA adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan dan tanah damai, maka perlu menolak segala kejahatan iblis yang menghancurkan orang asli Papua. Orang asli Papua saat ini pentingnya untuk mengatakan tidak jika hal yang ditawarkan kurang bagus dan bertentangan dengan kehendak Allah. Orang asli Papua saatnya untuk bersatu kembali dan melawan dan bertindak benar, adil dan damai atas segala kejahatan yang dibuat oleh kaki tangan pemerintah Indonesia di Papua. Akhrinya pembentukan BMP di Papua adalah resmi dibuat oleh Negara Indonesia melalui Pangdam (TNI) dan POLRI di Papua demi memecah belah rakyat Papua yang tak berdosa dan salah sekaligus membatasi ruang kebebasan dan demokrasi di Papua. Segala rencana Indonesia melalui TNI/POLRI dan BMP sangat bahaya dan masalah atau konflik kekerasan pun akan bertambah pula sehingga kecemasan dan kekhawatiran orang asli Papua pun semakin meningkat di bumi Papua. Di sini sangat diharapkan agar orang hidup dalam suasana kedamaian dan tanpa kekerasan di antara manusia dengan manusia. BMP segera dihentikan dari segala aktivitas yang nantinya akan merugikan orang asli Papua sendiri. Orang Papua yang bukan anggota BMP sangat menolak dengan tegas dari bumi Papua ini. Tidak ada kata pro dan kontra tetapi dibutuhkan saling menghargai harkat dan martbat sebagai manusia sesuai eksistensinya dan kebenaran atas realita sosial di bumi Papua.

Penulis: Aktivis HAM di STFT-Fajar Timur Abepura-Papua







0 komentar: