Sabtu, 10 Januari 2015

PENOLAKAN JOKOWI ATAS PEMBANGUNAN KODAM BARU DAN DIMINTA MEMBUKA DIALOG JAKARTA-PAPUA


PENOLAKAN JOKOWI DAN KALLA ATAS RENCANA PEMBANGUNAN KODAM BARU DI TANAH PAPUA


Rencana pembangunan Kodam baru untuk Papua dan Manado, merupakan bagian dari grand desain para Jendral pendukung Jokowi untuk melanjutkan bisnis militer di Papua. Ini jelas bukan kerangka pendekatan Jokowi. Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Menkopolhukam yang baru, termasuk jenderal TNI yang merupakan arsitek Prov, Papua Barat, diduga berada dibelakang desain Kodam baru tersebut. Papua tidak membutuhkan penambahan infrastruktur militer. Sebaliknya yang harus didorong adalah de-militerisasi. Pendekatan yang sudah dilakukan mantan Pandam Christian Zebua itulah yang harus dioptimalkan, dengan pendekatan kesejahteraan, berbasis Agama Adat dan Kesetaraan.


Kepada Impartial, Kontras, LBHI, Fokker, LP4BH, dan semua komponen Adat Papua Papua Barat dan Gereja2 di Papua, supaya mengeluarkan Komunike bersama, menolak penambahan Kodam baru di Papua. Papua tidak boleh lagi menjadi "hunting ground" para tentara dan brimob. Jokowi harus diingatkan untuk tidak membangun Kodam Baru di Papua, sebagai "hadiah Natal" pada tanggal 27 Desember, bila akan hadiri perayaan Natal di Jayapura.

Papua tidak butuh tentara dan infrastruktur untuk militer. Rakyat butuh pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, rumah layak huni dan ekonomi rakyat yang kompetitif. Namun ini juga menjadi masalah sampai korban hidupnya pun selalu terdengar di mana-mana di seluruh tanah Papua. Oleh karena itu, 
jalan keluar dan sarana yang menyelesaikan semua masalah Papua adalah dialog. Dialog itu mesti terjadi di antara Jakarta dan Papua untuk menyelesaikan segala masalah Papua secara komperehensif.

Semoga!!!

0 komentar: