PENOLAKAN JOKOWI DAN KALLA ATAS RENCANA PEMBANGUNAN KODAM
BARU DI TANAH PAPUA
Rencana pembangunan Kodam baru untuk Papua dan Manado,
merupakan bagian dari grand desain para Jendral pendukung Jokowi untuk
melanjutkan bisnis militer di Papua. Ini jelas bukan kerangka pendekatan
Jokowi. Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Menkopolhukam yang baru, termasuk
jenderal TNI yang merupakan arsitek Prov, Papua Barat, diduga berada dibelakang
desain Kodam baru tersebut. Papua tidak membutuhkan penambahan infrastruktur
militer. Sebaliknya yang harus didorong adalah
de-militerisasi. Pendekatan yang sudah dilakukan mantan Pandam Christian Zebua
itulah yang harus dioptimalkan, dengan pendekatan kesejahteraan, berbasis Agama
Adat dan Kesetaraan.
Kepada Impartial, Kontras, LBHI, Fokker, LP4BH, dan semua komponen Adat Papua Papua Barat dan Gereja2 di Papua, supaya mengeluarkan Komunike bersama, menolak penambahan Kodam baru di Papua. Papua tidak boleh lagi menjadi "hunting ground" para tentara dan brimob. Jokowi harus diingatkan untuk tidak membangun Kodam Baru di Papua, sebagai "hadiah Natal" pada tanggal 27 Desember, bila akan hadiri perayaan Natal di Jayapura.
Papua tidak butuh tentara dan infrastruktur untuk militer. Rakyat butuh pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, rumah layak huni dan ekonomi rakyat yang kompetitif. Namun ini juga menjadi masalah sampai korban hidupnya pun selalu terdengar di mana-mana di seluruh tanah Papua. Oleh karena itu, jalan keluar dan sarana yang menyelesaikan semua masalah Papua adalah dialog. Dialog itu mesti terjadi di antara Jakarta dan Papua untuk menyelesaikan segala masalah Papua secara komperehensif.
Semoga!!!
0 komentar:
Posting Komentar